Pemerintah, Tolong Buat Aturan Lalu Lintas Libur Nataru yang Tidak Rugikan Pelaku Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pembatasan angkutan logistik di luar sembako saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kembali menjadi isu hangat yang diperbincangkan para pelaku usaha.

Pelaku usaha mengharapkan Pemerintah tidak membuat kebijakan sepihak terkait pengaturan lalu lintas saat libur Nataru agar tidak merugikan pelaku usaha.

Seperti, melakukan pelarangan angkutan barang, tetapi memberlakukan rekayasa lalu lintas.

Berbeda dengan libur lebaran dimana pergerakan masyarakat bertujuan untuk mudik, pada libur Nataru pergerakan banyak yang bertujuan untuk berwisata.

Hal tersebut menjadi benang merah dari hasil diskusi bertema “Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang, Urgensi dan Penerapannya” diselenggarakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL) di Auditorium ITL, Selasa (28/11).

Acara ini dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Tatan Rustandi; Plt Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan, Krisna Ariza; Direktorat Jendral Industri Agro Ditjen Industri Agro Setia Diarta, Ketua Komite Perhubungan Darat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ivan Kamadjaja; Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI), Subandi; dan Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Rachmat Hidayat.

Selain itu, hadir juga Pakar Transportasi dari ITL Trisakti, Suripno, dan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio.

Rektor ITL Trisakti Yuliantini mengatakan tema tersebut sangat penting diangkat mengingat masalah pelarangan angkutan logistik pada setiap hari libur Nataru dan Lebaran selalu menjadi perdebatan antara pemerintah dan para pelaku usaha.